PengertianInstrumen HAM. Instrumen HAM di Indonesia berarti alat, sehingga instrumen HAM merupakan suatu alat yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia. Alat ini berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk partisipatif adanya Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PembangunanDesa. Pada pelaksanaannya Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.7 Salah satu Peraturan Desa yang bisa dibuat adalah peraturan mengenai Pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan 3 Pembahasan, menjelaskan tahapan pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU Nomor 12 Tahun 2011. 4) Pengesahan atau penetapan, menjelaskan tahapan pengesahan terangkum dalam Pasal 72 yang menjelaskan RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan PeraturanDirumah Dibuat Oleh. Tata tertib sekolah dibuat oleh pihak sekolah. P eraturan desa atau setingkat yang dibuat oleh lembaga desa atau setingkat.35 Contoh Tata Tertib Di Rumah Sekolah Masyarakat - Salamadian from salamadian.comTata tertib di sekolah berlaku untuk semua warga sekolah. Perpu harus diajukan ke dpr dalam persidangan yang Disampingitu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian)(Guritno, 2000:2) yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif. Peraturanyang menunjang berlangsungnya skema Public Private Partnership diantaranya: 1. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 dimana pada Peraturan Presiden tersebut diatur Tujuan dan Prinsip Kerjasama Programyang dibuat pemerintah tersebut bertujuan untuk dapat menghasilkan capaian atas pendapatan nasional, produksi serta perekonomian dan digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan di perekonomian negara atau kerajaan tersebut. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk dapat mengelola serta mengatur anggaran dengan cara Amdalsangat diperlukan karena harus ada studi kelayakan di dalam undang - undang atau peraturan pemerintah, untuk menjaga lingkungan dari sebuah operasi proyek pada kegiatan industri atau kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan di suatu lingkungan. Beberapa komponen yang terdapat pada amdal, yaitu diantaranya : 1. Beberapaperaturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan barang milik daerah antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2006 dan perubahannya pertama pada Peraturan Akuntansipemerintahan dirancang untuk persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UUD, UU, dan Peraturan lain. Apabila terdapat dua pilihan yaitu untuk kepentingan efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan disisi lain hal tersebut bertentangan dengan UUD, UU atau Peraturan lainnya, maka akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan UUD, UU Pasal19 dan 38 UU ini kemudian diturunkan ke beberapa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang bertujuan untuk mengatur aspek mutu dan keamanan dari upaya kesehatan terkait peralatannya, yaitu Permenkes No. 1189 tahun 2010 tentang produksi alat kesehatan, No. 1190 tahun 2010 tentang izin edar alat kesehatan, dan No. 1191 tahun 2010 tentang Upayapemberantasan korupsi oleh pemerintah dilakukan dengan mencakup 2 hal, yakni upaya pencegahan dan upaya penindakan. Peraturan yang telah dibuat tersebut diantaranya: Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/1957, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, hingga Undang-Undang bentukprogram/kegiatan.1 Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkanmelayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Kep. MenPan No. 81/93 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat / daerah, BUMN / BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Olehkarena itu, perlu adanya standar LHK. Kalau dulu 100% perizinan beban ditanggung pelaku usaha, maka sekarang sebagian ditanggung oleh pemerintah. Tugas BSILHK untuk mempermudah dengan menyiapkan standar-standar yang ada. Standar yang dibuat akan banyak. Paling tidak akan membagi standar itu menjadi standar terkait perizinan dengan non MH7w. Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA Kategori Semua Soal ★ SD Kelas 5 / Ujian Semester 1 Pendidikan Kewarganegaraan PKn SD / MI Kelas 5Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk …. a. Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat b. Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah c. Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo d. Menakut-nakuti masyarakat dengan hukumanPilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya PH Tema 8 SD Kelas 4 › Lihat soalKegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi disebut….A. ProduksiB. DistribusiC. KonsumsiD. Pengantar jasa Daur Hidup Hewan - IPA SD Kelas 4 › Lihat soal Urutan daur hidup yang benar pada hewan di atas adalah …A. 3 – 2 – 4 – 1B. 1 – 2 – 3 – 4C. 1 – 3 – 4 – 2D. 3 – 4 – 2 – 1 Materi Latihan Soal LainnyaKuis Matematika SD Kelas 2PAS Tema 7 SD Kelas 3Bab Sujud - PAI SMP Kelas 8Kuis PPKn Bab 6 SMA Kelas 10Persiapan PAT Bahasa Inggris SD Kelas 2Kuis TIK Semester 2 Genap SMA Kelas 10Senam Lantai - Penjaskes PJOK SMP Kelas 7Penjaskes PJOK Bab 6, 7, 8 SD Kelas 5Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi - IPA SD Kelas 4Kuis Tema 1 Subtema 2 SD Kelas 3Cara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia. Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk? Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman Semua jawaban benar Jawaban A. Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat. Dilansir dari Ensiklopedia, peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat. RekomendasiSalah satu kewajiban warga Negara dalam mewujudkan… Berikut jawaban dari pertanyaan "salah satu kewajiban warga negara dalam mewujudkan ketentraman di dalam masyarakat adalah?"Tujuan pembentukan BKR yaitu? Berikut jawaban dari pertanyaan "tujuan pembentukan bkr yaitu?"Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk… Berikut jawaban dari pertanyaan "iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh?"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat oleh… Berikut jawaban dari pertanyaan "peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh presiden dalam keadaan?"Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan… Berikut jawaban dari pertanyaan "peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan?"Perhatikan ilustrasi berikut! Masyarakat Jawa Barat memiliki… Berikut jawaban dari pertanyaan "perhatikan ilustrasi berikut! masyarakat jawa barat memiliki ragam seni dan budaya. untuk menjaga kelestarian budaya, pemerintah daerah jawa barat memasukkan mata pelajaran muatan lokal di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. adapun materi yang diajarkan diantaranya tarian tradisional, lagu daerah, dan bahasa daerah. berdasarkan ilustrasi tersebut, sosialisasi yang dilakukan pemerintah bertujuan agar generasi muda?"perhatikan informasi yang dibuat pemerintah… Berikut jawaban dari pertanyaan "perhatikan informasi yang dibuat pemerintah mencakup segala aspek kehidupan masyarakat. semua orang harus patuh terhadap setiap ,masyarakat mematuhi peraturan,masyarakat akan tertib, aman, tetapi,apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan, kehidupan masyarakat akan tersebut dapat mengancam stabilitas & keamanan negara yang benar menurut wacana tersebut adalah?"Peraturan perundang-undangan yang dibuat karena adanya… Berikut jawaban dari pertanyaan "peraturan perundang-undangan yang dibuat karena adanya undang-undang adalah?"Peraturan yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan… Berikut jawaban dari pertanyaan "peraturan yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang. peraturan tersebut termasuk dalam peraturan?"Peraturan perundang-perundangan yang dibuat oleh Presiden… Berikut jawaban dari pertanyaan "peraturan perundang-perundangan yang dibuat oleh presiden bersama dengan dpr yaitu?"Segala kebijakan atau peraturan yang menyangkut kepentingan… Berikut jawaban dari pertanyaan "segala kebijakan atau peraturan yang menyangkut kepentingan masyarakat serta dibuat oleh lembaga yang berwenang di daerah disebut?"Upaya menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI di lingkungan… Berikut jawaban dari pertanyaan "upaya menjaga dan mempertahankan keutuhan nkri di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara?"Apa yang dimaksud Lembaga Negara? Berikut jawaban dari pertanyaan "apa yang dimaksud lembaga negara?"Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk… Berikut jawaban dari pertanyaan "peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan?"Berikut ini contoh pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan… Berikut jawaban dari pertanyaan "berikut ini contoh pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan bangsa dan negara adalah?" - Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Peraturan Pemerintah terletak di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan di atas Peraturan peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, yakni UUD 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tap MPR; Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perppu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan membuat Peraturan Pemerintah diberikan oleh UUD 1945 kepada presiden. Dasar hukum penetapan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Baca juga Menaker Libatkan Buruh dan Pengusaha Susun Rancangan Peraturan Pemerintah Fungsi Peraturan Pemerintah dan materi muatannya Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang bersifat administratiefrechtelijk karena tidak boleh mengatur atau menciptakan kaidah ini tidak boleh menciptakan suatu wewenang kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Dapat dikatakan, fungsi Peraturan Pemerintah adalah sebagai instrumen untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Muatan Peraturan Pemerintah pun berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Contoh Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah memiliki norma hukum yang kekuatan mengikatnya berada tepat di bawah undang-undang. Beberapa contoh Peraturan Pemerintah di antaranya PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, PP Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, PP Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Referensi Mujiburohman, Dian Aries. 2019. Pengantar Hukum Tata Negara. Sleman STPN Press. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Jakarta Regulasi adalah pengaturan jika menilik pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah regulasi memiliki makna yang luas, hal ini tergantung pada konteks seseorang membicarakannya. Regulasi mungkin sering kali terdengar dalam bidang pemerintahan dan bisnis. Regulasi adalah seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan. Regulasi merupakan konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. VIDEO Regulasi Pendukung Kendaraan Listrik Kemenhub VIDEO Regulasi Penggunaan Skuter Listrik di Berbagai Negara Regulasi Penggunaan Skuter Listrik di Berbagai Negara Dalam pemerintahan, biasanya peraturan berarti ketentuan perundang-undangan yang didelegasikan yang dirancang oleh para ahli masalah untuk menegakkan peraturan utama. Sementara itu, dalam bisnis, regulasi mandiri industri terjadi melalui organisasi regulasi mandiri dan asosiasi perdagangan yang memungkinkan industri untuk menetapkan dan menegakkan aturan dengan keterlibatan pemerintah yang lebih sedikit. Berikut rangkum dari Merdeka dan berbagai sumber lainnya, Rabu 5/5/2021 tentang regulasi regulasi PixabaySeperti yang telah disebutkan sebelumnya, regulasi adalah seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan suatu tatanan. Hal ini dibuat supaya tatanan tersebut bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah istilah yang mungkin kerap terdengar di bidang pemerintahan dan bisnis. Regulasi pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sementara itu, regulasi bisnis adalah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik aturan dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah pusat atau daerah, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, dan aturan lainnya. Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perlilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan RegulasiIlustrasi RegulasiSumber Foto PexelsUntuk memahami regulasi, kamu perlu menganal jenis-jenisnya. Menurut Stephen Bounds, jenis-jenis regulasi adalah sebagai berikut Arbitrary Regulations/ Regulasi Arbiter Regulasi arbiter adalah standar atau aturan yang mewajibkan penggunaan memilih satu dari beberapa opsi regulasi yang sama-sama valid. Contoh klasik adalah pilihan mengemudi di sisi kiri atau kanan jalan. Meskipun tidak ada bedanya praktis sisi mana yang dipilih, itu menjadi penting ketika semua orang mematuhi pilihan yang lebih banyak dan umum. Seiring waktu, biasanya opsi yang paling banyak digunakan akan menang. Good Faith Regulations/ Regulasi Iktikad Baik Regulasi itikad baik adalah peraturan yang menetapkan dasar perilaku di area tertentu. Misalnya, peraturan kesehatan untuk restoran ada untuk melindungi konsumen dan meminimalkan risiko hal-hal seperti keracunan makanan. Dalam skenario ini, tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang akan keberatan dengan tujuan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi argumen mungkin muncul atas kompleksitas peraturan dan sulitnya kepatuhan. Goal Conflict Regulations/ Regulasi Konflik Tujuan Goal conflict regulations adalah peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan, biasanya tujuan individu versus tujuan masyarakat dan mengatur untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Contoh dari regulasi konflik tujuan adalah mengamanatkan pemakaian sabuk pengaman dan batasan konsumsi alkohol saat mengendarai mobil. Process Regulations/ Regulasi Proses Regulasi proses mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, bukan hanya hasil yang ditentukan atau dilarang. Ini adalah jenis regulasi yang paling berisiko karena mengorbankan inovasi dan kelincahan untuk memastikan lebih sedikit variabilitas dalam pengiriman proses. Contoh umum dari regulasi proses adalah skrip call Regulasi dalam BisnisIlustrasi BisnisCredit dunia bisnis, jenis-jenis regulasi adalah sebagai berikut Regulasi Perlindungan Konsumen Regulasi perlindungan konsumen terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan kuratif. Perlindungan preventif adalah perlindungan kepada konsumen saat akan membeli dan menggunakan barang dan jasa. Sementara itu, perlindungan kuratif adalah perlindungan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan barang dan jasa tertentu. Regulasi mengenai hukum perlindungan konsumen telah tercantum di dalam UU Tahun 1993 tentang perlindungan konsumen. Regulasi Perlindungan Merek Merek atau brand bisnis adalah suatu penanda agar memudahkan dalam mengingatnya suatu produk atau perusahaan. Ruang lingkup merek atau brand ini mencakup merek dagang dan merek jasa. Merek dagang dan jasa ini memeiliki fungsi sebagai penanda bedanya suatu entitas bisnis dengan bisnis lainnya. Regulasi mengenai perlindungan merek ini terdapat pada Undang-Undang Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Tahun 1993 Tentang Cara Permintaan Pendaftaran Merek. Regulasi Larangan Praktik Monopoli Bisnis Monopoli bisnis adalah pemusatan kegiatan sumber ekonomi yang dilakukan pebisnis untuk menguasai produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu. Hal ini menyebabkan timbulnya persaingan bisnis yang tidak sehat adn kerugian pada konsumen. Untuk mengendalikan praktik monopoli ini, pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang kegiatan bisnis yang tidak sehat. Hal inidilakukan demi terciptanya keseimbangan dan kestabilan antara kepentingan pengusaha dan konsumen. Selain itu, dengan adanya regulasi ini, akan tercipta ekosistem perekonomian yang kondusif dan peningkatan efisiensi ekonomi sosial. Efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan usaha juga akan semakin meningkat. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk